REVOLUSI BESAR DUNIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP UMAT MANUSIA
Revolusi Amerika dicatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu peristiwa revolusi besar. Revolusi tersebut dilakukan oleh 13 koloni di Amerika Utara yang didirikan oleh para imigran dari daratan Eropa, terutama Inggris. Ketiga belas koloni tersebut menentang Kerajaan Inggris, yang merupakan salah satu negara induk bagi kaum imigran di koloni tersebut.
1. Latar Belakang Revolusi Amerika
Sikap tidak puas kaum kolonis (warga koloni di Amerika) terhadap kebijaksanaan Inggris dalam urusan daerah koloni. Aspek yang paling ditentang kaum kolonis adalah kebijakan pajak Negara Inggris yang dikenakan kepada kaum kolonis. Mereka menentang kebijakan tersebut sebab Inggris di mata mereka bukan lagi sebagai pemerintah yang dapat mengatur daerah koloni.
Dua undang-undang yang paling ditentang kaum kolonis adalah Undang-undang Gula (Sugar Act) dan Undang-undang Keuangan (Currency Act) pada tahun 1764. Undang-undang pertama mengatur masalah perdagangan gula di daerah koloni yang dalam beberapa aspek memberi batasan kepada pedagang kaum koloni di daerahnya.Kedua undang-undang tersebut menimbulkan kemarahan kaum kolonis terutama para pedagang. Mereka meminta agar parlemen Inggris menarik kembali undang-undang tersebut.
Penduduk New York dan Boston memboikot untuk tidak membeli semua barang buatan Inggris sebelum Parlemen Inggris mencabut putusannya. Menghadapi tuntutan itu, pemerintah dan Parlemen Inggris menjawabnya dengan dikeluarkannya undangundang lain seperti Stamp Act (undang-undang prangko) dan Quartering Act tahun 1765. Stamp Act digunakan untuk memperoleh pajak dari setiap dokumen dan surat penting yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Sedangkan Quartering Act memaksa kaum kolonis untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan makanan bagi tentara Inggris yang ditempatkan didaerah-daerah koloni.
2. Revolusi Melawan Kerajaan inggris di Amerika
Revolusi melawan Pemerintahan kerajaan Inggris di Amerika dilakukan oleh berbagai kalangan. Semua golongan masyarakat melancarkan protes melalui rapat raksasa di New York, tahun 1765. Mereka menghadiri kongres Stamp Act dan mengesahkan Declaration of Right and Grievances yang berisi tentang penolakan terhadap keputusan parlemen Inggris.
Keberhasilan protes kaum kolonis tahun 1766 tidak menyurutkan Inggris untuk tetap menggunakan daerah koloni sebagai sumber keuanganya. Inggris menugaskan seorang pejabat keuangan Charles Townshend untuk menyusun program fiskal baru. Hasilnya adalah Townshend Act yang berisi ketentuan bahwa pemungutan pajak dari daerah koloni diperketat, pengenaan bea masuk kertas, gelas, timah, dan teh yang di ekspor dari Inggris ke daerah-daerah koloni. Hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai gubernur koloni, hakim, petugas bea cukai, dan tentara Inggris yang ditempatkan di sana.
Menghadapi aturan baru tersebut kaum kolonis melancarkan protes yang sama seperti protes terhadap undang-undang terdahulu. Beberapa gerakan memprotes tindakan Inggris di antaranya adalah. Pertama, John Dickinson yang menerbitkan Letter from a Farmer in Penssylvania (1767). Dia memprotes bahwa tidak selayaknya pemerintah Inggris mengenakan pajak kepada petani Amerika. Kedua, kapal patroli inggris Gaspee, yang melakukan pengawasan di sekitar Rhode Island dibakar oleh kaum patriot dan membuat takut pejabat Inggris yang harta miliknya ikut hancur. Ketiga, para juri koloni menolak bekerjasama dengan para pejabat kerajaan dalam mengakhiri perdagangan illegal. Keempat, ketika Gubernur Massachussetts, Thomas Hatchinson menyatakan bahwa para hakim akan dibayar dari uang kerajaan, timbul protes dari berbagai kalangan. Salah seorang diantaranya adalah tokoh Boston, Samuel Adams, menentang dengan cara membentuk panitia korespondesi untuk mengkoordinasi berita dan serta keluhan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan tindakan pemerintah kerajaan Inggris.
Sikap pemerintah kerajaan Inggris masih tetap keras. Inggris mengeluarkan undang-undang teh yang memberikan hak monopoli kepada East Indian Company, sebuah perusahaan kerajaan Inggris untuk melakukan eksport ke seluruh daerah koloni. Pada malam tanggal 16 Desember 1773 kaum kolonis yang menyamar sebagai Indian Mohawk menaiki tiga kapal Inggris yang akan berlabuh di Pelabuhan Boston dan segera menceburkan muatan teh ke laut. Peristiwa yang dalam bahasa kaum kolonis dikenal sebagai The Boston Tea Party merupakan bentuk perlawanan terhadap Kerajaan Inggris.
3. Kongres Kontinental dan Pernyataan Kemerdekaan
Kaum kolonis yang memiliki pandangan yang sama dari daerah-daerah koloni dalam menentang Kerajaan Inggris segera mengirimkan perwakilannya untuk duduk dalam sebuah Kongres. Pada September 1774, diselenggarakan Kongres Kontinental Pertama di Philadelphia dimaksudkan untuk merundingkan keadaan daerah koloni yang semakin memburuk. Akhirnya, semua delegasi sepakat untuk mengeluarkan “Deklarasi Hak dan Keluhan” (Declaration of Right and Grievances) berupa pernyataan akan setia kepada Raja Inggris dan tetap menetang hak Palemen Inggris untuk mengenakan pajak terhadapdarah koloni. Setelah melalui perdebatan panjang peserta kongres sepakat membentuk Asosiasi dan Persatuan Kontinental (Continental Association) berupa perhimpunan seluruh daerah koloni dan menyepakati tidak mengimpor, mengekspor dan mengkonsumsi semua barang buatan Inggris. Kongres juga sepakat untuk membentuk panitia lokal yang bertugas untuk mengawasi para pedagang untuk menaati kesepakatan kongres.
Pada bulan April 1775, Jenderal Thomas Gage yang ditunjuk sebagai Gubernur Militer di Massacussetts ditugaskan Inggris untuk melucuti senjata yang telah dimiliki oleh kaum minutemen atau kaum kolonis bersenjata, terutama di Concord. Kaum minutemen Massacussetts segera mengadakan perlawanan sehingga terjadilah pertempuran di Lexington Green. Kaum minutemen akhirnya berhasil mamaksakan pasukan Inggris menarik diri ke Boston. Berita mengenai pertempuran yang memakan korban sekitar 273 orang di pihak Inggris dan sepertiganya di kaum kolonis tersebut segera menyebar ke seluruh daerah koloni dan menjadi berita yang paling menarik perhatian kaum kolonis.
Di tengah-tengah ketegangan antara Inggris dan kaum kolonis, Kongres Kontinental Kedua diselenggarakan tanggal 10 Mei 1775. Walaupun delegasi kongres kedua itu lebih banyak dihadiri kelompok radikal dibandingkan dengan delegasi pada kongres yang pertama, tidak dicapai kesepakatan mengenai pernyataan kemerdekaan kecuali menyepakati perlunya angkatan senjata melawan Inggris seperti diusulkan oleh John Dickinson dan Jefferson. Kongres yang dipimpin oleh John Hancock dan dihadiri juga oleh Benjamin Franklin tersebut menyepakati perlunya dikirim pasukan ke Massacussetts untuk membantu kaum kolonis di sana dan menugaskan George Washington sebagai pemimpin pasukan Kontinental ke Boston untuk melindungi kota yang sedang dikepung pasukan inggris.
Pada tanggal 7 Juni 1776 Richard Henry Lee dari Virginia mengajukan resolusi yang menyatakan persetujuan atas kemerdekaan dari inggris. Kongres yang menghendaki adanya dukungan dan konsensus yang lebih luas, membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Thomas Jefferson untuk menyiapkan langkah-langkah rasional menuju pernyatan kemerdekaan. Kongres juga menyepakati usulan Richard Henry Lee tanggal 2 Juli 1776 dan mengesahkan pembacaan Deklarasi Kemerdekaan dua hari kemudian. Deklarasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Thomas Jefferson pada tanggal 4 Juli 1776 berisi dua bagian. Pada pembukaannya, Jefferson menyatakan bahwa pada dasarnya gerakan perlawanan merupakan hak alamiah umat manusia untuk mendirikan pemerintahan baru yang didasarkan atas keinginan warganya. Bagian kedua yang lebih panjang berisi tuduhan terhadap Raja Inggris yang mengabaikan hak-hak khusus kaum kolonis, dan memprotes ikut campumya Pemerintahan Kerajaan Inggris dalam pemerintahan koloni di Amerika.
Salah satu isi dari Deklarasi kemerdekaan Amerika yang banyak dirujuk oleh negara-negara lain dalam mempraktikkan kehidupan demokratis adalah: “all man are created equal ...... they are endowed by their Creator with unalienable right ..... among these are life, liberty, and the persuit of happines”. Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli 1776 merupakan peristiwa penting dalam Sejarah Amerika Serikat yang menandai berdirinya Amerika Serikat dari Kerajaan inggris.
4. Perang Kemerdekaan AS (1776-1783)
Kongres Kontinental Pertama dan Kedua serta Deklarasi Kemerdekaan direspon oleh Kerajan inggris dengan cara mengirimkan pasukan untuk menghancurkan kekuatan militer yang dimiliki oleh kaum kolonis. Dalam peperangan tersebut kaum kolonis memperoleh kemenangan militer awal dalam pertempuran di Lexington, Charleston, Concord dan Bunker Hill. Perang tersebut juga melibatkan prancis dan Spanyol yang berada pihak kaum kolonis. Kemenangan pasukan kolonis Amerika di Saratoga mampu menarik perhatian negara lain. Raja prancis, Louis XVI, segera mengakui negara baru Amerika Serikat. Menlu prancis, Conte de Vergennes, segera mendesak Raja Louis untuk mengirimkan makanan dan perlengkapan militer dengan tujuan untuk melemahkan pasukan inggris.
Pada tahun 1778, prancis dan pemerintah Amerika menandatangani perjanjian dagang dan disusul dengan perjanjian formal mengenai aliansi kedua negara untuk berperang bersama melawan inggris. prancis mengirimkan pasukan sukarelawan, antara lain yang dipimpin oleh Marquis de Lafayette. Secara resmi prancis mengirimkan 6000 pasukan yang dipimpin oleh Gomte de Rochambeau. Sekutu prancis, Spanyol, juga bergabung dengan Francis. Spanyol semula enggan menyatakan perang terhadap inggris, sebab negara ini menganggap gerakan revolusi Amerika bisa menyebar ke daerah koloninya di Amerika Latin. Akhirnya Spanyol ikut dengan prancis setelah Vegennes menawarkan Spanyol bantuan militer untuk merebut Gilraltar dan inggris.
Pada bulan Juni 1779 terbentuk aliansi antara prancis dan Spanyol yang ditujukan terhadap inggris di Amerika dan Eropa. Pada Desember 1780 Prancis ikut berperang di pihak Amerika melawan inggris. Sejak tahun1780, pasukan inggris mulai mengalami kekalahan di berbagai medan tempur Amerika. Walaupun Karolina, Charleston dan Virginia sempat dikuasai, pada pertempuran berikutya pasukan inggris tidak bisa mengalahkan pasukan gabungan Amerika dan prancis. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober 1781, pasukan Cornwallis menyerah dan Parlemen inggris segera memutuskan untuk menghentikan perang. Setelah mengalami kekalahan perang, inggris sepakat untuk berunding pada bulan Maret 1782.
Perundingan damai yang diselenggarakan di Paris dihadiri oleh delegasi dari AS, inggris, prancis, Spanyol dan negara-negara yang berkepentingan dengan daerah koloni di Amerika. Hasil Perjanjian Paris ditandatangani secara formal tanggal 3 September 1783. Raja George III dari inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat.
5. Pembentukan Kostitusi dan Pengaruhnya
Dengan adanya Deklarasi kemerdekaan 1776 dan perang kemerdekaan sampai tahun 1783, bangsa Amerika mulai mengubah struktur sosial politiknya. Pada bulan Mei 1776 Kongres Amerika merekomentasi berdirinya negara bagian dan menggantikan pemerintahan provinsi yang didasarkan atas prinsip-prinsip pemerintahan republik. Setiap negara bagian segera membuat undang-undang dasar (konstitusi) yang disahkan oleh Kongres provinsi dan persetujuan rakyat.
Konstitusi negara bagian menjamin melindungi kebebasan sipil warganya terutama dari kemungkinan meluasnya pengaruh kekuatan legislatif. Sejak Deklarasi Kemerdekaan, Konstitusi Amerika Serikat mengalami beberapa amandemen. Dalam amandemen tahun 1789 dirumuskan kebebasan berbicara bagi warga negara (freedom of speech), kebebasan pers (freedom of press), dan beragama (feedom of religion). Prinsip kebebasan tersebut diadopsi oleh pendukung gerakan revolusioner untuk menyuarakan hak-hak asasi manusia di beberapa negara Eropa pada abad ke18-19 dan negara-negara Asia pada abad ke-20.
Revolusi Amerika juga berpengaruh terhadap perubahan sikap orang-orang kulit putih terhadap budak negro. Sebelum terjadinya revolusi, walaupun golongan kulit putih mengakui kebebasan dan hak warga sipil, mereka masih mengakui rendahnya status orangorang kulit hitam. Selama perang kemerdekan, banyak orang Amerika yang menentang penggimaan orang kulit hitam sebagai tentara. Namun demikian, karena kebutuhan akan tenaga kerja, akhirnya orang hitam juga diangkat menjadi tentara dan setelah itu dijanjikan akan dibebaskan dari perbudakan. Pengaruh revolusi kemerdekaan terhadap perbudakan juga cukup penting. Beberapa negara bagian akhirnya melarang perdagangan budak dan berusaha membebaskan para budak.
Prinsip equality, liberty dan individual freedom belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan demokrasi di Amerika Serikat pada abad ke18-19. Golongan Negro masih dianggap golongan kedua dan mereka masih harus memperjuangkan hak-hak equality-nya Revolusi Amerika juga berpengaruh langsung terhadap terjadinya Revolusi prancis (1789). Kemampuan kaum kolonis di Amerika menentang tirani Pemerintahan Kerjaan inggris hingga lahirnya Deklarasi Kemerdekaan serta terbentuknya Konstitusi Amerika Serikat menginspirasi para pemikir prancis serta Golongan Borjuis prancis untuk menggulingkan Pemerinthan Raja Louis XVI prancis yang absolut. Mereka juga menginginkan prancis memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan warga serta pembatasan terhadap kekuasaan raja. Oleh karena itu, untuk menumbangkan pemerintahan yang absolut harus dilawan dengan gerakan revolusionersampai abad ke-20.
Revolusi prancis yang berlangsung antara 1789-1791 memiliki arti penting dalam sejarah dunia. Melalui Revolusi prancis terjadi perubahan yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di prancis dan negara-negara yang mendapat pengaruh, yaitu pertama, dalam pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Negara-negara di seluruh dunia pada abad ke-19 sampai abad ke-21 mengakui bahwa manusia memiliki status yang sama di depan hukum. Kedua, melalui Revolusi prancis bangsa di dunia didasarkan oleh pentingnya ditegakkan pemerintahan yang demokratis yang mengakui hak-hak warga negara dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan membatasi kekuasaan pihak yang pemerintah. Ketiga, melalui Revolusi prancis bangsa-bangsa di dunia disadarkan oleh kenyataan bahwa selama berabad-abad rakyat diseluruh dunia berada dibawah kekuasaan yang absolut.
1. Latar Belakang Revolusi prancis
Revolusi prancis dilatar belakangi oleh kehidupan politik dalam lingkungan istana raja Eropa yang absolut. Raja-raja Eropa memiliki kekuasaan mutlak dalam semua aspek kehidupan negara.
Beberapa contoh raja Eropa seperti Raja Frederick II (1740-1786) di Prusia (Jerman), Tsar Peter Agung (1689-1727) dari Rusia, Kaisar Joseph II (1780-1790) dari Austria, Raja Louis XIII (1610-1643) dan Louis XIV (1643-1715) dari prancis merupakan raja-raja yang absolut. Raja absolut menganggap bahwa negara adalah dirinya dan menggap bahwa mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi. Berkuasanya raja-raja yang absolut dikritisi oleh kaum intelektual. Kritik mereka terhadap kekuasaan raja menginspirasi masyarakat di prancis untuk melakukan gerakan menumbangkan raja yang otoriter.
John Locke (1632-1704) adalah tokoh pemikir yang berasal dari Inggris. Ia memperkenalkan sistem monarki parlementer. Ia juga menawarkan untuk membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif,eksekutif, dan federatif. Pemikiran John Locke sejalan dengan Montesquieu (1689-1755), seorang ahli hukum dari Prancis, yang menghendaki agar tidak terjadi absolutisme maka kekuasaan harus dibagi ke dalam lembaga legislatif ,eksekutif, dan yudikatif. Filosof prancis, Jean Jacques Rousseau (1712-1778), dalam sebuah buku yang berjudul “Du Contract Social” (perjanjian masyarakat) menginspirasi rakyat prancis yang tertindas. Pemikirannya bahwa semua manusia sejak lahir adalah sama dan merdeka serta gagasan tentang pemerintahan yang demokrasi dengan bersemboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gagasan yang relatif sama juga diadopsi dari pemikiran Voltaire (1694-1778) tentang pentingnya mengganti raja yang absolut dengan raja yang lebih memperhatikan kepentingan semua golongan.
Struktur masyarakat prancis sebelum terjadinya revolusi pada 14 Juli 1789 yang membagi bagi golongan masyarakat secara diskriminatif juga menjadi latarbelakang meletusnya Revolusi prancis. Penggolongan masyarakat prancis ke dalam empat kelompok yaitu :
1. Golongan raja dan bangsawan sebagai golongan pertama yang memiliki hak-hak istimewa.
2. Golongan kedua memiliki hak-hak istimewa, seperti hak memiliki kekuasaan politik, hak milik tanah, hak mendapat kebebasan pajak.
3. Golongan Borjuis sebagai Golongan Ketiga merasa diperlakukan tidak adil oleh golongan pertama dan kedua. Golongan Ketiga ini menjadi korban dari pengenaan pajak yang tinggi dari pemerintah. Golongan inilah yang paling menyadari akan hak-hak mereka serta berusaha untuk menentang golongan berkuasa tersebut dengan gerakan revolusioner.
4. Golongan Rakyat jelata. Gerakan yang dipelopori oleh golongan Borjuis ini menginspirasi golongan rakyat jelata, yang paling tertekan oleh sistem absolutisme untuk melakukan gerakan menumbangkan absolitisme di prancis.
Masalah keuangan dan lemahnya wibawa Raja prancis menjadi salah satu faktor meletusnya Revolusi prancis. Kebangkrutan prancis disebabkan jumlah utang pemerintah serta defisit anggaran yang semakin meningkat. Pada 1780, setengah dari anggaran tahunan Prancis digunakan untuk membayar cicilan bunga pinjaman yang dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Untuk meningkatkan pendapatan Negara, Raja prancis mengenakan pajak yang besar kepada rakyatnya.
Keterlibatan prancis dalam Perang Kemerdekaan Amerika Serikat (1776-1783) menjadi bumerang bagi Pemerintah Raja Louis XVI. Peperangan tersebut tidak hanya menyebabkan peningkatan defisit anggaran pemerintah melainkan juga terbentuknya sikap kritis tentara prancis yang kembali dari peperangan tersebut. Tentara Parancis yang pulang dari Amerika dipimpin oleh Lafayette terispirasi tentang gerakan revolusioner kaum kolonis Amerika yang menyuarakan kebebasan individu, peramaan hak-hak warga negara serta pembatasan kekuasaan raja. Mereka menginginkan agar rakyat prancis juga melakukan hal yang sama untuk menentang Raja prancis yang menjalankan pemerintahan absolut.
2. Meletusnya Revolusi prancis 1789.
Untuk mengatasi krisis keuangan tersebut raja Louis XVI berusaha mengenakan pajak kepada golongan yang kaya. Usaha ini gagal karena mendapat tantangan dari golonganbangsawan. Golongan ini menghendaki agar semua pajak baru yang dikenakan harus mendapat persetujuan dari Estates General atau Badan Legislatif yang merupakan badan perwakilan dari ketiga golongan masyarakat prancis. Raja Louis XVI menyerah pada tuntutan golongan bangsawan dan memilih bekerja sama dengan Estates General daripada membiarkan prancis menjadi bangkrut.
Masalah voting serta keanggotaan dalam Estates General menyulitkan badan ini untuk mengambil keputusan. Karena Estates General tidak bersidang lagi sejak 1614, tidak terdapat peran yang dimainkan oleh lembaga. Oleh karena itu masyarakat prancis menghendaki agar lembaga ini mengambil peran dalam kehidupan politik di prancis. Sementara itu, terdapat perselisihan paham mengenai tata cara pemungutan suara diantara ketiga golongan tersebut. Golongan gereja dan bangsawan menghendaki agar pemungutan suara (voting) dilakukan oleh golongan bukan oleh perorangan. Adapun golongan ketiga, yang menyadari bahwa jumlah mereka sangat banyak, mengehendaki agar voting dilakukan secara perorangan. Perdebatan mengenai prosedur voting yang berlangsung selama berminggu-minggu itu diakhiri dengan tindakan pasukan Louis XVI dengan mengusir semua anggota Golongan Ketiga dari tempat sidang pertemuan.
Golongan Ketiga akhirnya memilih tempat bersidang di lapangan tenis tertutup. Mereka membentuk Dewan Nasional atau National Assembly pada Mei 1789. Peristiwa pembentukkan Dewan Nasional ini dianggap sebagai awal dimulainya Revolusi prancis. Melalui Dewan Nasional, golongan menengah, buruh, petani, serta golongan gereja yang miskin dan bangsawan yang berpandangan maju, bersumpah tidak akan membubarkan diri sampai terbentuknya konstitusi prancis yang baru.
Dalam situasi yang semakin memburuk, raja Louis XVI mulai kehilangan kontrol. Pada 1789, dia mengerahkan 20.000 pasukannya untuk membubarkan Dewan Nasional di Paris. Rakyat yang marah akibat tindakan raja berusaha mencari senjata dan mempertahankan Dewan Nasional. Segera di Paris terjadi tindakan kekerasan antara pasukan raja dan penduduk yang bersimpati dengan Dewan Nasional. Tindakan kekerasan itu mencapai puncaknya di Bastille.
Pada 14 Juli 1789, rakyat yang marah menyerbu Penjara Bastille. Mereka membebaskan semua tahanan politik yang seluruhnya berjumlah 7 orang, membunuh penjaga penjara dan para pejabatnya serta merebut amunisi yang tersimpan di penjara tersebut. Setelah itu, mereka kemudian menyerbu Balai Kota dan membunuh Walikota yang diakhiri dengan terbentuknya pemerintahan kota yang baru yang dipimpin oleh golongan menengah. Akhirnya, Louis XVI yang menyadari adanya gerakan Revolusi, menarik pasukannya dari Paris dan menerima pemerintahan baru kota Paris.
Peristiwa yang paling dramatis dalam sejarah Revolusi Prancis terjadi pada 4 Agustus 1789. Pada tanggal itu sebagian besar golongan bangsawan dan gereja bergabung dengan Dewan Nasional. Mereka juga sepakat untuk menghapuskan kewajiban-kewajiban feodal dan melepaskan hak-hak istimewanya di bidang politik dan perpajakan. Peristiwa tersebut merupakan perubahan yang sangat revolusioner, sebab sistem feodalisme prancis dapat dihancurkan dalam satu hari saja. Dewan Nasional yang anggotanya diwakili oleh semua golongan melakukan tindakan yang sangat revolusioner.
Pada 26 Agustus 1789 dikeluarkan Deklarasi Mengenai Hak-hak Manusia dan Warga Negara. Deklarasi tersebut didasarkan pemikiran-pemikiran zaman pencerahan mengenai hukum-hukum alam. Melalui deklarasi tersebut, warga Negara prancis memiliki hak merdeka (liberty), hak milik (proverty), hak keamanan (security), dan hak perlindungan dari tindakan kekerasan (resistance to oppression). Dewan Nasional juga mengatakan bahwa semua orang memiliki persamaan (equality) di depan hukum, memiliki kebebasan berbicara, memilih agama, dan dijaminnya kebebasan pers. Prinsip prinsip kemerdekaan (liberty), persamaan (equality), dan hak-hak alami (natural right) dirumuskan kembali dalam konstitusi prancis yang baru. Pada dasarnya konstitusi itu menjamin hak-hak rakyat serta membatasi kekuasaan Raja.
Raja Louis XVI menerima konstitusi baru tersebut, sehingga Prancis menjadi monarki (kerajaan) yang kontitusional. Revolusi prancis menimbulkan peperangan dengan Negara-negara tetangga prancis. Penyebabnya adalah raja-raja Eropa merasa khawatir bahwa prinsip-prinsip liberty, equality, dan natural law akan menyebar ke daratan Eropa. Pada Juni 1791, raja Louis XVI berniat meninggalkan prancis dan dipercaya akan memimpin pasukan kontra revolusi untuk menghancurkan hasil-hasil revolusi. Rakyat Prancis yang marah kemudian berhasil mencegah rencana itu. Dewan Legislatif membubarkan pemerintahan monarki pada Agustus 1792 dan menangkap seluruh anggota keluarga raja.
3. Terbentuknya Republik prancis dan Dampak Revolusi
Prancis menjadi republik setelah diadakan pemilu. Konvensi Konstitusi Nasional sebagai pengganti pemerintahan sementara, mengubah prancis menjadi republik. Pemerintahan baru ini berhasil mengadili dan mengeksekusi Louis XVI dengan cara diguilotin (guillotine). Dibawah pemerintahan republik, prancis mengirimkan pasukannya ke perbatasan Prusia (Jerman) dan Austria dengan tujuan memperthankan revolusi, membebaskan semua penduduk Eropa dari tirani serta menumbangkan seluruh tahta rajaraja Eropa yang absolut.
Dalam perang pada 1793 dan pengiriman pasukan ke luar negeri (1793) menimbulkan kesulitan di dalam negeri. Barang kebutuhan sehari-hari semakin langka dan harga semakin meningkat. Hal ini sangat memberatkan kehidupan buruh di kota dan petani di pedesaan. Rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan revolusi (Konvensi) mengadakan pemberontakan. Di tengah krisis politik itu tampil seorang radikal bernama Maximilien de’ Robespierre yang memimpin revolusi dengan menjalankan pemerintahan terror. Ia berpendapat bahwa pemerintahan yang keras (dengan teror) diperlukan untuk menyelamatkan Revolusi Prancis.
Robespierre berhasil ditangkap dan dieksekusi dengan cara diguilotin bersama 20 orang pengikutnya. Pada Oktober 1795, terbentuk pemerintahan baru yang berasal dari golongan borjuis. Pemerintahan baru itu disebut Pemerintahan Direktory. Pemerintahan Directory dipimpin oleh “warga negara terbaik” berjumlah lima orang yang direkrut. Mereka dipilih oleh parlemen. Pemerintahan baru tidak bersifat demokratis sebab hak pilih suara bagi semua pria dewasa yang ditetapkan tahun 1793 dihapuskan. Pemerintahan yang tidak efektif ini menyebabkan terancamnya kesatuan nasional yang tengah dilanda revolusi. Akhirnya, rakyat Prancis mempercayakan kepemimpinannya pada seorang tokoh patriotik penyelamat prancis bernama Napoleon Bonaparte pada 1799, sekaligus mengakhiri Pemerintahan Direktory.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Napoleon bersifat diktator. Sebagai Konsul Pertama (First Consul), dia memperoleh semua kekuasaan politik. Sementara itu, rakyat prancis yang masih kecewa dengan kekacauan ekonomi dan politik di dalam negeri dibawah pemerintahan Direktory, tetap mencintainya karena pemimpin baru tersebut menawarkan kestabilan politik, efisiensi pemerintahan, serta kemenangan militer atas musuh-musuh Prancis. Malah pada 1804, popularitas Napoleon memuncak. Mayoritas rakyat prancis melalui referendum menyetujui pengangkatannya sebagai Kaisar Perancis untuk memimpin Imperium Perancis.
Dengan demikian, Republic Perancis, yang telah berdiri selama 12 tahun, berubah menjadi sebuah Imperium. Napoleon Bonaparte naik tahta sebagai Kaisar Napoleon 1. Selama lima belas tahun menjalankan pemerintahan. Napoleon mengadakan reformasi sehingga pemerintahan menjadi lebih efisien. Semua hak-hak istimewa yang dulu dimiliki golongan tertentu dihapuskannya. Sistem perpajakan diperbarui sehingga memberikan keadilan kepada semua golongan. Pengangkatan jabatan militer didasarkan atas prestasi di lapangan, bukan didasarkan atas pilihan atasan. Hubungan dengan Paus diperbarui, gereja mendapat perlindungan hukum, serta kebebasan beragama dijamin. Dibidang hukum, Napoleon mengeluarkan Code Napoleon yang didasarkan atas prinsip bahwa semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Code Napoleon menjadi dasar hukum Perancis sekarang serta digunakan di beberapa Negara di dunia dewasa ini.
Revolusi Perancis pada 14 Juli 1789 membawa pengaruh yang tidak kecil bagi Perancis sendiri maupun Negara-negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Bagi Perancis, pengaruh revolusi di bidang politik nampak pada aspek berkembangnya paham liberalisme di kalangan rakyat, terbentuknya pemerintahan yang didasarkan oleh nilai-nilai demokratis - walaupun tidak segera setelah Perancis melakukan Revolusi Perancis. Setelah revolusi, negara ini menerapkan monarki konstitusional sebagai pengganti dari monarki absolut.
Dalam bidang ekonomi, terjadi penghapusan pajak feudal, pemberian hak milik tanah kepada petani, penghapusan sistem gilda diganti dengan sistem ekonomi bebas, dan hal itu menumbuhkan industrialisasi di Perancis. Sedangkan dalam bidang sosial terjadi penghapusan sistem kelas dalam masyarakat, penghapusan sistem feudal, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, terjadi gerakan pemenuhan hak pendidikan bagi semua golongan.
Bagi negara-negara lain di luar Perancis, terutama negara-negara Eropa pada awal abad ke-19, Revolusi Perancis telah menyadarkan Raja-raja Eropa bahwa kekuasaan absolut tidak disukai oleh rakyat karena bertentangan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang pentingnya membangun kesetaraan dalam bidang pemerintahan. Secara pelanpelan, negara-negara Eropa mulai mengubah monarki absolut menjadi monarki konstiutusional atau sistem kerajaan yang berdasarkan undang-undang yang membatasi kekuasaan rakyat dan memberikan hak bagi rakyat untuk ikut serta mengawasai pemerintahan melalui lembaga legislatif. Bagi masyarakat Eropa, Revolusi Perancis telah menginspirasi untuk melakukan gerakan liberal, sosial, demokrasi dan nasional untuk membentuk pemerintahan yang memperhatikan hak-hak rakyat.
Pada awal abad ke-19 hingga akhir abad ke-19 di Eropa terjadi gelombang revolusi untuk membentuk pemerintahan yang didasarkan oleh nilai-nilai yang digagas dalam Revolusi Perancis. Code Napoleon tidak hanya dipakai di negra-negara Eropa melainkan di berbagai negara yang demokratis hingga sekarang. Di Indonesia, Pergerakan Nasional yang lahir sejak didirikannya Organisasi Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908 juga menyerukan tentang pentingnya persamaan hakhak warga pribumi dengan warga dan penguasa Hindia Belanda. Gerakan menuntut persamaan hak dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain yang dilakukan oleh golongan terpelajar pada masa Pergerakan Nasional tidak bisa dipepaskan dari pemikiran-pemikiran liberal dan demokratis dari Revolusi Perancis.
Revolusi Rusia tahun 1917 tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sebelumnya dalam sejarah Rusia serta Perang Dunia I (1914-1919). Seperti halnya Sekutu dan musuhmusuhnya, Rusia memasuki PD I tahun 1914 dengan penuh semangat patriotik. Namun demikian, setelah perang berlangsung, pasukan Rusia harus menghadapi kenyataan bahwa tentara Jerman yang dihadapinya jauh lebih kuat dari mereka. Kematian sekitar dua juta pasukan militer dan warga sipil telah melunturkan semangat juang tentara Rusia. Dengan susah payah mereka masih terus bertahan hingga tahun 1917. Situasi PD I serta gerakan menumbangkan Tsar Nicolas I, Pemerintahan Sementara, serta pembentukan Pemerintahan Bolsheviks merupakan peristiwa Revolusi Rusia yang berpengaruh terhadap sejarah bangsa-bangsa lain di kawasan dunia, termasuk di negara-negara di Asia dan Indonesia. Munculnya ideologis Komunis dalam Pergerakan nasional di China dan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Revolusi Rusia.
1. Latar Belakang Revolusi Rusia
Revolusi Rusia dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Rusia dalam menghadapi musuh-musuhnya, terutama Jerman. Dalam Perang Dunia I serta persoalan kepemimpinan di dalam negeri Rusia. Di bawah konstitusi yang dihasilkan pada revolusi 1905, Tsar memperoleh kontrol yang kuat atas birokrasi dan angkatan bersenjata. Undang-undang yang diajukan oleh Duma selalu tergantung pada veto Tsar. Tsar Nicolas II memiliki pandangan konservatif berdasarkan warisan kerajaan serta dukungan dari gereja Orthodok. Di tengah-tengah situasi yang kritis, Tsar tetap tidak mau mendengar Duma atau berbagi kekuasaan dengan rakyat. Duma, yang sebagian besar anggotanya berasal dari golongan menengah yang kritis, mulai mempersoalkan kedudukan Tsar.
Pada September 1915, parta-partai di Rusia (konservatif, liberal, sosialis-moderat) membentuk Blok Progresif yang menghendaki dibentuknya pemerintahan baru yang bertanggung jawab terhadap Duma daripada terhadap Tsar. Dalam menghadapi tuntutan tersebut seringkali Tsar membubarkan Duma dan mengumumkan bahwa dia akan memimpin langsung pertempuran di medan perang. Perjalanan Tsar ke medan tempur ternyata merupakan titik balik yang fatal bagi dirinya. Ketika dia di medan perang, pemerintahan dikendalikan oleh permaisuri, Tsarina Alexandra, yang berada di bawah pengaruh ahli mistis dan oportunis Rasputin. Tsarina selalu meminta suaminya Nicolas II, untuk menjalankan pemerintahan dengan absolut dan dia sendiri melaksanakannya ketika suaminya sedang tidak di Istana. Dia mengangkat dan memberhentikan para menteri.
Penasehat yang paling setianya adalah Rasputin yang pernah menyembuhkan Alexandra, seorang putra mahkota, dari penyekit hemophilia.Di tengah-tengah situasi untuk meluruskan suasana dan untuk mengakhiri gosip bahwa Rasputin merupakan pacar permaisuri, tiga orang anggota keluarga kerajaan membunuh Rasputin pada bulan Desember 1916. Permaisuri sangat terpukul dengan kejadian itu dan pikirannya dihantui dengan ramalan Rasputin: “jika aku mati atau engkau mengusirku, maka dalam enam bulan engkau akan kehilangan sang putra mahkota dan engkau sendiri akan kehilangan tahta”. Segera setelah itu, penduduk kota-kota Rusia menderita akibat kekurangan bahan makanan dan semangat moral penduduk mulai menurun.
2. Pembentukan Pemerintahan Sementara
Pada tanggal 8 Maret 1917 sekelompok wanita di Petrograd (St Peterburg) segera berunjuk rasa menuntut pembagian roti yang diikuti degan penjarahan pabrik-pabrik roti. Dari medan perang, Tsar segera mengirimkan pasukan untuk memenangkan situasi. Namun demikian, tentara yang membangkang bergabung dengan kelompok revolusioner. Duma segera bertindak cepat dengan menyatakan dibentuknya Pemerintahan Sementara tanggal 12 Maret 1917. Tiga hari kemudian, Tsar Nicolas II turun tahta.
Semua golongan dan partai politik menghendaki dilaksanakannya kemerdekaan dan demokratisasi. Lenin saat itu menyatakan bahwa Rusia merupakan negara yang paling demokratis di dunia. Segera Pemerintahan Sementara menyatakan kedudukan yang sama atau (equal) di muka hukum, kebebasan agama, pers, parlemen, dan hak pekerja untuk mogok serta bentuk-bentuk demokrasi lainnya. Namun demikian, baik pemimpin liberal maupun sosialis dalam Pemerintahan Sementara menolak dilaksanakannya revolusi sosial.
Sejak awal pembentukannya, Pemerintahan Sementara harus berbagi kekuasaan dengan rival beratnya Majelis Soviet Tentara dan Pekerja Petrograd. Menyadari dirinya sebagai kelompok demokratis yang mengakar dalam masyarakat Rusia, majelis tersebut mencurigai Pemerintahan Sementara, dan menghendaki diterapkannya perintah radikal (radical orders). Perintah (order) yang paling terkenal adalah Army Order No 1 yang ditujukan terhadap semua anggota militer Rusia pada saat pembentukan Pemerintah Sementara. Order militer yang pertama kali diciptakan untuk melawan kaum kontra-revolusioner, berakibat pada semakin lemahnya disiplin golongan militer.
Menyusul serangan besar-besaran pasukan Rusia pada musim panas 1917 massa pasukan petani segera kembali ke desa-desa untuk menduduki tanah pertanian yang dulu penah didudukinya pada kerusuhan petani. Di seluruh negeri konsep liberty dan reformasi berubah menjadi anarki. Pada pertengahan 1917 pada saat itu,Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) tampil ke muka mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan.
3. Lenin dan Revolusi Bolsheviks.
Sejak usia mudanya Vladimir Lenin mencurahkan perhatiannya kepada kegiatan revolusioner. Sebagai mahasiswa hukum, dia tertarik pada berbagai ajaran revolusioner akhirnya pilihan jatuh pada Sosialisme Marxis yang pada saat itu sudah memperoleh dukungan dari kalangan intelektual serta buruh radikal setelah industrialisasi diterapkan di Rusia tahun 1890-an. Teori dan metode Lenin mendapat kritikan dari penganut marxisme Rusia lainnya.
Dalam pertemuan Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia di London tahuh 1903, konflik antar kelompok sosialis Rusia mulai memuncak. Lenin menghendaki dibentuknya partai marxissosialis yang bersifat elitis, kecil dan memiliki anggota yang berdisiplin. Sedangkan lawannya menghendaki agar partai marxis-sosialis harus bersifat demokratis yang didukung oleh anggota yang besar. Akhirnya partai sosialis-marxis Rusia terpecah menjadi dua kelompok. Lenin mendukung Bolsheviks atau Kelompok Mayoritas dan lawannya mendukung Mensheviks atau Kelompok Minoritas.
Kelompok Mayoritas Lenin tidakberlangsung lama, akan tetapi Lenin tetap menggunakan nama Bolsheviks dan mengembangkannya menjadi sebuah partai yang solid, disiplin dan revolusioner. Tidak seperti kebanyakan penganut sosialis, Lenin tidak mengibarkan bendera nasional sampai dengan tahun 1914. Sambil mengamati kejadian-kejadian penting di Rusia dari Swiss, dia melihat peperangan sebagai produk dari persaingan Imperialis. Perang tersebut harus dimanfaatkan untuk menciptakan konflik kelas dan revolusi sosialis.
Revolusi bulan Maret 1917 di Pethorgrad merupakan kesempatan yang baik untuk mencapai partai Bolsheviks. Ketika propaganda dan kegiatan subversi internal merupakan senajata yang dapat digunakan dalam perang total, pemerintah Jerman memberi kemudahan bagi Lenin dan istrinya serta sekitar dua puluh koleganya untuk melintasi wilayah Jerman dan kembali ke Rusia pada bulan April 1917. Jerman berharap bahwa Lenin akan meruntuhkan semangat perang orang-orang Rusia.Setiba di Stasiun kereta api Petrograd tanggal 3 April, Lenin segera melakukan tindakan tepat. Terhadap anggota partai Bolsheviks lokal, Lenin segera menyerukan untuk memutuskan semua kerjasama dengan kelompok “borjuis”, demokrat dan sosialistmoderat yang mendominasi Pemerintahan Sementara. Melalui propagandanya yang radikal dan ekstrim dia menyerukan, “Semua kekuasaan harus diserahkan kepada Soviets dan semua tanah pertanian harus diserahkan kepada petani. Hentikan semua jenis peperangan!”.
Dengan kepandaianya berpidato, dalam waktu singkat Lenin mampu menarik masa dari berbagai golongan untuk bergabung dengan bolshevik. Kesempatan telah tiba bagi Lenin.Namun demikian, kegagalan hampir saja menimpa dirinya. Sebuah percobaan kudeta yang dilakukan oleh kelompok Bolshevik pada bulan Juli mengalami kegagalan, dan Lenin segera lari dan sembunyi. Dia dituduh sebagai agen rahasia Jerman, yang mungkin diakui sendiri oleh Lenin karena dia dan kelompoknya mendapat uang dari Jerman. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Lenin. Perselisihan antara Kerensky, yang menjadi perdana menteri pada bulan Juli 1917, dan Jenderal Lavr Kurnilov, pahlawan perang yang dijuluki ‘berhati singa dan berotak sapi”, memuncak dengan timbulnya serangan Kurnilov terhadap Pemerintahan Sementara pada bulan September 1917.
Di tengah-tengah adanya ancaman dari “kelompok sayap kanan” kontra revolusi tersebut, Bolsheviks mulai mengkonsolidasi dan mempersenjatai diri. Pasukan Kurnilov terpecah, Kerensky kehilangan dukungan dari kelompok militer, kelompok yang mungkin dapat menyelamatkannya dari pemerintahan demokratis di Rusia.Sepanjang musim panas tahun 1917, Bolsheviks telah menarik banyak pengikut dari para pekerja dan tentara di Petrograd sehingga jumlah pendukungnya meningkat dari 50.000 menjadi 240.000, sehingga pada bulan Oktober 1917 Bolshevik telah memperoleh kursi mayoritas dalam Soviet Petrograd. Lebih dari itu, Lenin telah memperoleh orang kepercayaannya yang berdedikasi tinggi, Leon Trotsky (1877-1940), orang kedua dalam revolusi Rusia. Berikut ilustrasi peristiwa demonstrasi kaum buruh di Petrograd bulan Juni 1917 :Sebagai seorang orator revolusioner dan pengikut radikal Marxis, Trotsky mendukung Lenin sepenuh hati dalam Revolusi 1917.
Berkat jasa Trotsky yang brilian Bolsheviks dapat memperoleh kedudukan puncak dalam pemerintahan di Rusia. Belajar dari pengalaman orang-orang Jerman, Trostky mendesak Soviet Petrograd untuk membentuk komite Revolusioner Militer Khusus pada bulan Oktober 1917 dan meminta dirinya sebagai pemimpimnya. Kekuasaan militer di Petrograg segera berada di bawah kekuasaan Bolsheviks. Serangan Trotsky kedua adalah dengan cara mendesak Bolsheviks untuk mengurangi oposisi melalui cara-cara populer dan demokratis untuk mengizinkan soviet-soviet dari seluruh Rusia bertemu di Petrhograd pada awal November 1917.
Pada malam tanggal 6 November 1917, kaum militan dan militer Trotsky bergabung dengan pasukan Bolshevis untuk menduduki gedung-gedung pemerintahan dan menangkap anggota Pemerinatahan Sementara. Setelah itu mereka menyelenggarakan kongres seluruh Soviet. Akhirnya, 390 dari 650 delegasi menyatakan bahwa semua kekuasaan diserahkan kepada soviet-soviet dan Lenin dinobatkan sebagai pemimpin pemerintahan yang baru.
4. Diktatorisme, Perang Sipil dan Pengaruhnya
Lenin merupakan orang jenius untuk mengambil keuntungan dari situasi sosial politikyang terjadi di Rusia, dimana dia dan Bolsheviks tidak memiliki kekuatan untuk mengatasinya sejak musim panas 1917. Resolusi petani menyebar di Rusia yang ditandai dengan perampasan dan penjarahan ladang-ladang pertanian milik tuan-tuan tanah dan gereja. Segera setelah itu, Lenin mengeluarkan undang-undang yang mengesahkan apa yang telah diperoleh oleh para petani. Tuntutan para buruh di perkotaan berupa diberikannya hak pekerja dalam mengendalikan industri melalui komite pekerja lokal juga diratifikasi poleh Lenin melalui dektit pada bulan November 1917.
Pada PD I, pengikut Bolshevik tidak akan menerima kenyataan bahwa Rusia harus kehilangan begitu luas wilayahnya terhadap Jerman. Akan tetapi ketika pasukan Jerman memulai serangan baru yang tidak dapat ditahan oleh pasukan Rusia pada bulan Februari1918, Lenin bisa meyakinkan komite sentral partai bahwa pilihan terbaik adalah berunding dengan Jerman. Akhirnya Lenin, Trotsky dan pemimpin Jerman sepakat untuk menandatangani Perjanjian Brest-Litovsk yang berisi antara lain diserahlannya sebagian wilayah Rusia barat termasuk daerah industri dan pertambangan Rusia di kawasan itu terhadap Jerman. Lenin telah keluar dari bencana perang dan memiliki kesempatan untuk memusatkan perhatiannya pada upaya memperkuat posisinya di dalam negeri.
Pada pertengahan November 1917, Bolshevik mengumumkan bahwa rezim mereka merupakan Pemerintahan Buruh dan Pekerja Sementara yang akan menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen (Constituent Assembly) untuk membuat konstitusi baru. Akan tetapi pemilihan yang paling bebas dalam sejarah Rusia, baik sebelum dan sesudah 1917, menghasilkan suara yang memalukan bagi Bolsheviks yang hanya memperoleh seperempat suara. Partai Sosialis Revolusioner, partainya petani memenangkan pemilu.
Parlemen yang bersidang tanggal 18 Januari 1918 menyatakan menolak Komisaris Dewan Rakyat yang didominasi oleh kelompok Bolsheviks sebagai pemerintaham yang sah.Perwakilan dari kelompok Bolsheviks segera menarik keanggotaannya dari parlemen dan akhirnya parlemen hasil pemilu demokratis tersebut dibubarkan oleh tentara Bolsheviks dan Pasukan Merah Lenin untuk selamanya. Segera setelah itu Lenin membentuk pemerintahan satu partai Bolsheviks yang kemudian dikenal sebagai Partai Komunis.Pada musim panas tahu 1918, delapan belas pemerintahan lokal di Rusia yang mewakili kelompok minoritas nasionalis bersaing dengan Bolsheviks/Lenin di Moskow.
Pada akhir tahun, Pasukan Putih melakukan serangan besar-besaran. Pada bulan Oktober 1919, nampaknya mereka akan memperoleh kemenangan setelah mengepung Tentara Merah dari tiga sisi. Pada musim semi 1920, Tentara Putih yang hampir mengalami kekalahan total dan Tentara Merah Bolsheviks telah mengambil alih Bellarussia dan Ukraina. Tahun berikutnya, tentara Lenin berhasil menaklukkan pemerintahan nasional di Kaukasia.
Perang sipil akhirnya berakhir dengan kemenangan di pihak Bolsheviks dan Tentara Merah Lenin.Sekali lagi kepemimpinan Trotsky sangat berpengaruh luasa dan menentukan. Bolsheviks menerapkan prinsip demokrasi dalam pemilihan pemimpin angkatan bersenjata pada tahu 1917. Akan tetapi, pada awal Maret 1918, Trotsky sebagai Komisaris Perang harus menegakkan disiplin dalam tubuh Tentara Merah. Tentara disersi dan pembangkang segera dihukum mati. Model disiplin tentara yang diterapakan oleh Tsar diterapkan kembali oleh Trotsky.
Selain itu, Tentara Merah mampu mengendalikan daerah pertahanan dari dalam. Dengan menciptakan Perang Komunis, yaitu mengaplikasikan konsep perang total ke dalam konsep konflik sipil, Bolsheviks mendekati petani untuk memperoleh bahan makanan, melakukan rasionalisasi dalam perbankan dan industri dan memperkerjakan siapapun yang membutuhkan kerja. Dengan demikian, sistem logistik Tentara Merah tetap terjaga dengan baik dan memiliki pengaruh luasa di kalangan buruh dan petani.
Sistem teror revolusioner juga diterapkan oleh Tentara Merah Komunis. Model polisi rahasia Tsar seperti Cheka dihidupkan kembali. Dibawah Dzherzinsky, Cheka menjadi agen teror yang melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik termasuk terhadap anggota keluarga Tsar. Cheka kemudian dikembangkan menjadi OGPU, NKVD, MVD, dan akhirnya KGB. Terakhir, intervensi militer asing dalam perang sipil yang berakhir yang berpihak pada Rusia Putih malah menumbuhkan komunis. Revolusi Rusia yang menggunakan ideologi komunis menginspirasi negara-negara lain untuk menumbangkan pemerintahan lama. Ajaran Lenin yang mengadopsi marxisme mengilhami kaum komunis di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang berada di bawah kekuasaan imperialisme Barat. Di China, ajaran komunis dikembangkan oleh Mao Tse-tung digunakan sebagai alat untuk melakukan gerakan nasional melawan agresi Jepang di Manchuria. Di Indonesia, ajaran Lenin diadopsi oleh Partai Komunis Indonesia dalam melakukan gerakan revolusioner.
Revolusi China tidak hanya ditandai dengan gerakan menumbangkan Dinasati Manchu tahun 1912 melainkan juga revolusi kebudayaan dalam menata masyarakat China menuju masyarakat yang yang lebih baik. Dalam revolusi tersebut, faham nasionalis yang diadopsi dari negara-negara Eropa Barat dan komunis dari Rusia menjadi dasar dalam gerakan nasional. Persaingan antara kaum nasionalis dan komunis menandai gerakan revolusi yang berlangsung hingga terbentuknya Republik Rakyat China tahun 1949
1. Revolusi Menumbangkan Dinasati Manchu
Revolusi China tahun 1911-1912 ditandai dengan gerakan nasional untuk menggulingkan Dinasti Manchu yang telah berkuasa selama ratusan tahun. Runtuhnya Dinasti Manchu tahun 1912 merupakan awal dari gerakan perubahan dalam masyarakat China menuju masyarakat modern yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme. Gerakan tersebut diteruskan dengan gerakan nasional China untuk menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengadopsi nilai-nilai nasionalisme dari Barat serta meruntuhkan tatanan masyarakat feodal yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dalam sejarah China, peristiwa menumbangkan Dinasti Manchu dan gerakan nasional dianggap sebagai bagian dari revolusi besar dunia karena berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat selanjautnya, baik di China maupun di kawasan lainnya seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Tokoh utama revolusi menumbangkan Dinasti Manchu adalah seorang militer bernama Yuan Shih-k’ai. Ketika terpilih sebagai Presiden Republik China, Yuan menerapkan sistem pemerintahan otoriter dengan mengabaikan suara di parlemen serta kaum nasionalis yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Pada tahun 1914, Yuan menerapkan sistem pemerintahan diktator dengan cara membubarkan parlemen. Tindakan Yuan tentu saja dianggap bertentangan dengan semangat perubahan sehingga mengecewakan masyarakat China, terutama kaum nasionalis, yang menghendaki adanya pemerintahanyang demokratis yang memperhatikan hak-hak rakyat. Peristiwa ini dicatat dalam sejarah China sebagai kegagalan revolusi pertama dalam masyarakat China.
Salah seorang pemimpin gerakan revolusi China adalah Sun Yat-sen yang mendirikan Kuomintang atau Partai Nasionalis. Dia memimpin gerakan dari China selatan. Sejak tahun 1923, Partai Nasionalis yang dipimpinnya bergabung dengan Partai Komunis Internasional serta Partai Komunis China. Gabungan ketiga partai tersebut menandai adanya gerakan atau front liberal nasional yang anti konservatisme dan anti imperialisme. Sun Yat-sen bukanlah seorang komunis. Dia adalah seorang nasionalis sejati yang memiliki semboyan nasionalisme, demokrasi dan kemakmuran rakyat yang menekankan pada semangat menumbuhkan rasa bangga sebagai banagsa China-Han serta semua golongan masyarakat termasuk kemakmuran para petani. Sun Yat-sen juga menghendaki adanya pemerintahan pusat yang kuat dengan menyatukan seluruh China.
Setelah Sun Yat-sen meninggal tahun 1925, gerakan nasionalis diteruskan oleh Chiang Kai-shek (1887-1975). Pada tahun 1926 dan 1927 Chiang berhasil memimpin pasukan nasionalis untuk menghancurkan pasukan pemerintah yang dikendalikan para warlods di kawasan China utara dan China tengah. Tindakan ini menarik simpati para petani untuk bergabung dengan partai Nasionalis. Pada tahun 1928, dibentuk Pemerintahan di Nanking di China bagian tengah dan segera mendapat pengakuan internasional dari Barat. Sedangkan Jepang menolak terbentuknya pemerintahan tersebut bahkan menganggapnya sebagai ancaman bagi kedudukan Jepang atas Manchuria. Namun demikian, terbentuknya pemerintahan nasionalis yang kuat di Nanking tidak menjamin China tetap bersatu. China hanyalah sebuah negara besar berbasis agraria, sangat majemuk, tidak memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai dan sebagian besar rakyatnya masih miskin. Kemajemukan rakyat China serta adanya perbedaan cara pandang dalam membentuk pemerintah pusat yang kuat menyebabkan aliansi dalam gerakan nasionalis mengalami perpecahan.
Persekutuan antara Partai Nasionalis dengan Partai Komunis China segera berakhir dan berujung dengan persaingan sengit. Pada April 1927 Chian Kei-shek segera melikuidasi unsur komunis dalam Partai Nasionalis. Tindakan ini telah menimbulkan konflik berdarah yang memakan banyak korban jiwa.
2. Revolusi Intelektual
Revolusi menumbangkan Dinasti Manchu, rezim otoriter dan imperialisme Barat serta Jepang disebut sebagai revolusi intelektual yang paling berpengaruh dalam sejarah China serta menjadi gagasan positif yang diadopsi oleh negera-negara lain di Asia Tenggara termasuk Indonesia pada awal era Pergerakan Nasional. Revolusi intelektual lainnya adalah gerakan budaya baru dalam bentuk gerakan liberal yang dipepolori oleh kalangan intelektual muda yang berpendidikan Barat dalam kurun waktu 1911-1929. Gerakan tersebut tidak hanya sebagai gerakan anti imperialisme Barat melainkan juga anti terhadap etika konfusianisme lama yang menempatkan rakyat dibawah penguasa, anak laki-laki dibawah seorang bapak dan istri di bawah suami. Gerakan ini juga menghendaki perubahan dalam tatacara penulisasn huruf China menjadi lebih sederhana dan yang menghilangkan strata/status dalam berbahasa. Cara ini mendorong rakyat berpikir lebih lebih jelas serta memudahkan terbentuknya pendidikan yang lebih masal.
Salah seorang tokoh intelektual penganut liberalisme adalah Hu Shih (1991-1962). Hu yang berpendidikan di Amerika Serikat mengadopsi filsafat pendidikan pragmatisme dari John Dewey. Dalam pendangan Hu, liberalisme dan rekonstruksi China merupakan sarana untuk memajukan China sebagai negara besar dengan langkah-langkah terukur sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi China yang majemuk.Selain gerakan liberal, gerakan budaya baru juga ditandai dengan gerakan sosialis Marxisme yang berasal dari Karl Mark, seorang filossof Jerman yang menjadi cikal bakalbagi lahirnya sosialisme komunis. Gerakan ini ditandai dengan upaya menentang kehidupan agama di China serta etika konfusianisme.
Gerakan Marxis di China yang sudah dimodifiaksi oleh Lenin dan dipraktekkan oleh golongan Bolshevik dalam Revolusi di Rusia tahun 1905 dan 1917 dianggap sebagai ajaran yang bisa memberi harapan bagi kaum terdindas. Golongan petani China yang selama bertahun-tahun tertindas oleh golongan tuan tanah (landlord) serta para warlord menjadikan ajaran Marxis sebagai sebuah ideologi yang memberi harapan bagi terbentuknya masyarakat agraris yang makmur. Apabila Partai Komunis di Rusia menjadikan kaum buruh (proletar) sebagaibasis masa maka Partai Komunis China menjadikan kaum petani sebagai pendukung utamanya.
Tokoh utama dari Marxisme di China adalah Mao Tse-tung (1893-1976). Dia memimpin gerakan petani dengan mengadopsi cara-cara revolusioner komunisme. Gerakan tersebut segera disambut oleh para petani yang miskin dan tertekan oleh kaum landlord. Pada tahun 1918, segera setelah komunisme memenangkan revolusi di Rusia tahun 1917, Mao yang saat itu bekerja sebagai asisten pustakawan di Universitas Peking memimpin organisasi buruh di perkotaan.
Pada tahun 1925, setelah terjadi protes kaum buruh terhadap karyawan dan pengusaha Jepang yang menyebar dari kota-kota pesisir timur ke daerah pedalaman, Mao mulai memperhatikan kaum petani secara seksama sebagai kekuatan potensial untuk merebut kekuasaan. Pada September 1927, Mao memimpin revolusi petani untuk menumbangkan rezim militer dan kaum nasionalis yang berkuasa. Tindakan yang gagal ini segera diikuti dengan gerakan lainnya yang lebih besar yang diawali dengan pembagian tanah pertanian secara merata serta memecah kekuatan militernya ke dalam beberapa kelompok gerilya. Setelah tahun 1928, dia berhasil mendirikan pemerintah komunis model soviet di Juichin di China Tenggara sambil menyiapkan serangan ke pemerintah nasionalis di Peking. Gambar di bawah ini memperlihatkan Mao sedang memimpin pasukan gerilya.
3. Persaingan kaum Nasionalis dan Komunis China serta Pengaruhnya
Kegagalan kaum nasionalis dalam mengusir Pendudukan Jepang di Manchuria tahun 1932 dan kemiskinan yang melanda petani China dimanfaatkan oleh Mao Tse-tung dalam menarik simpati masyatakat China termasuk kaum nasionalis untuk bergabung dengan Partai Komunis yang dipimpinnya. Mao mengklaim bahwa pasukan yang dipimpinnya serta Partai Komunis China adalah yang paling mampu untuk mengusir pasukan Jepang dari Manchuria. Dalam persaingan untuk mempertahankan kekuasaannya, kaum nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-sheik berusaha untuk mengepung dan memusnahkan kekuatan komunis yang berpusat di kawasan China tenggara. Pada tahun 1934 usaha itu mengalami kegagalan. Mao segera membangun kekuatannya kembali, mendirikan daerah kekuasaannya dan memobilisasi masa petani dan melakukan reformasi tanah pertanian atau landreform. Agresi militer Jepang di Manchuria merupakan salah satu faktor bagi munculnya kemenangan kaum komunis China.
Pada tahun 1938, pemerintahan Nasionalis Chiang Kai-sheik memindahkan pusat pemerintahannya ke Chungking di pedalaman China. Pasukan Jepang segera memperluas pendudukannya di kawasan China utarahingga China tengah. Di kawasan itu, peperangan masih terus berlangsung hingga 1939. Untuk melawan pasukan Jepang, pasukan Mao melakukan perang gerilya yang ditempatkan di daerah pedesaan denan mengambil posisi di belakang garis pertahanan Jepang. Sementara itu, pasukan kaum nasionalis lebih banyak berkonsentrasi untuk mempertahankan pusat pemerintahan. Dalam pandangan kaum petani, pasukan Mao dianggap lebih patriotis dibandingkan dengan kaum nasionalis. Propaganda untuk mengadakan landreform dan distribusi tanah pertanian lebih menarik bagi kaum petani.
Peperangan dengan Jepang menyedot sumber daya yang sangat besar dan melemahkan pemerintahan nasionalis. Peperangan telah menimbulkan kerusakan infrastruktur di seluruh China, inflasi yang besar, moral yang menurun serta kacaunya kehidupan masyarakat. Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II di Pasifik tahun 1945, kaum nasionalis dan komunis segera berebut untuk menduduki wilayah yang ditinggalkan Jepang. Terjadi perang sipil yang menimbulkan banyak korban jiwa antara kaum nasionalis dan komunis pada April 1946. Kaum Nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-sheik mulai kehilangan kekuatannya. Sebaliknya, kaum komunis dapat mengerahkan pasukannya untuk memukul mundur pasukan nasionalis yang mulai terpecah belah pada tahun 1948.
Setahun kemudian (1949), Chiang Kai-sheik dan satu juta pendukungnya mengungsi ke Taiwan. Di Taiwan, Chiang mempertahankanpemerintahan nasionalis. Pada tahun yang sama Mao-Tse-tung memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China yang berdasarkan pada sistem pemerintahan komunis.
Revolusi China yang berlangsung lama tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan bernegara di China melainkan juga di beberapa kawasan lain di Asia. Gerakan nasional di Indonesia, misalnya, mengadopsi nilai-nilai nasionalisme dari Sun Yat-sen serta komunis berbasis petani dari Mao Tse-tung. Gagasan tentang pembentukan negara bangsa yang dicetuskan oleh kaum nasionalis dalam menentang kekuasaan asing, terutama Barat dan Jepang, menginspirasi negara-negara Asia untuk melakukan gerakan yang sama pada awal abad ke-20. Di mata rakyat Asia yang masih diduduki oleh imperialis Barat, konsep kesetaraan kelas serta reformasi pertanian mengilhami para petani, yang merupakan penduduk sebagian besar negara-negara Asia, untuk mengadopsi ajaran komunis sebagai ideologi dalam melawan imperialisme Barat.
Perubahan yang sangat cepat di Indonesia dari masa penjajahan Jepang ke masa kemerdekaan dikenal sebagai Revolusi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang sangat revolusioner sebab peristiwa tersebut tidak hanya merupakan titik awal bangsa ini melakukan pemerintahan sendiri melainkan juga peristiwa yang mengakhiri zaman imperialisme di Indonesia. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, bangsa ini dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk mengisi kemerdekaan bukanlah hal mudah. Hal itu harus dilakukan dengan gerakan revolusioner untuk membentuk struktur negara merdeka dan berdaulat.
Gerakan revolusioner dalam kurun waktu 1945-1949 ditandai dengan pembentukan kelembagaan dan aspek yuridis negara merdeka, melucuti tentara Jepang yang kalah dalam PD II, melakukan peperangan dan diplomasi mengusir pasukan Belanda dan Sekutu dari Indonesia dan mengatasi konflik antargolongan di dalam negeri.
1. Revolusi dalam Pembentukan Konstitusi dan Lembaga Negara
Setelah negara RI berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 para pendiri bangsa (founding fathers) mulai menyadari betapa pentingnya menyusun lembaga kenegaraan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan lembaga yang didirikan sebelum proklamasi mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang yang dilaksanakan di Pejambon Jakarta itu mengesahkan UUD 1945 serta berhasil memilih presiden dan wakil presiden. Rapat PPKI untuk menetapkan UUD 1945 berjalan alot. Terjadi perdebatan di antara para anggota. Namun demikian, karena terdapat jiwa kenegaraan yang besar dari para peserta rapat akhirnya mereka sepakat untuk segera menetapkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara.
Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator meminta Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr Teuku Mohammad Hasan untuk membahas masalah rancangan pembukaan undang-undang dasar yang pernah dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 dan terdapat dalam Piagam Jakarta. Masalah tersebut terkait dengan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Atas jiwa kenegaraan dan untuk mempertimbangkan keragaman kelompok agama maka diputuskan untuk menghilangkan kalimat tersebut.
Segera setelah menyepakati rumusan Pembukaan Undang-undang Dasar, rapat berhasil memilih presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara spontan. Atas usulan Otto Iskandardinata, pemilihan presidan dan wapres dilakukan secara aklamasi. Ir Sukarno dipilih sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Dalam rapat itu juga ditambah angota PPKI yang baru yaitu Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr.Kasman, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Subardjo. Setelah itu, rapat membicarakan pasal-pasal rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan dalam UUD dan disepakati dalam waktu singkat pula.
Dengan demikian, sejak tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia yang baru satu hari memproklamasikan kemerdekaanya telah memiliki landasan kenegaraan yaitu undang–undang dasar negara yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Pembukaan UUD tersebut mengandung dasar negara yaitu Pancasila. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sangat revolusioner.Rapat PPKI III tanggal 22 Agustus 1945 disepakati dibentuknya Komite Nasional yang berfungsi sebagai DPR sebelum diadakan pemilu.
Pada tanggal 23 Agustus Presiden Sukarno dalam pidatonya menyatakan berdirinya tiga badan baru secara resmi, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. (BKR). KNI berfungsi sebagai DPR terdiri dari KNIP (Komite Nasional IndonesiaPusat) yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan di daerah berdiri KNID (daerah) yang berkedudukan di ibukota provinsi. KNIP menyelenggarakan rapat pleno tanggal 16 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut KNIP diberikan kewenangan untuk menetapkan garisgaris besar haluan negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk.
Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk atas ketetapan presiden Sukarno dimaksudkan sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah dan berada dibawah koordinasi KNI daerah. BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah. Pada tanggal 5 Oktober dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Kemamanman Rakyat (TKR). Pada tanggal 18 Desember 1945 Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Nama itu kemudian diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 3 Juni 1947. Istilah TNI sebagai tentara nasional tetap dipertahankan sampai sekarang.
2. Revolusi dalam Pelucutan Tentara Jepang
Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jakarta, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu beberapa hari sebelumnya, tentara Jepang masihmemiliki kekuatan dan menguasai tempat-tempat strategis. Para pemuda pendukung kemerdekaan dan revolusi Indonesia di berbagai daerah berusaha untuk melucuti tentara Jepang.
Dalam rapat raksasa di Lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 para pemuda yang membawa berbagai senjata menunjukkan kekuatan revolusioner mendukung revolusi kemerdekaan. Presiden Sukarno yang memenuhi tuntutan itu meyakinkan para pemuda bahwa mereka harus menghindari konfrontasi dengan pihak Jepang yang telah menyerah pada Sekutu.Gerakan melucuti tentara Jepang serta merebut instalasi-instalasi yang masih diduduki oleh tentara Jepang dilakukan oleh para pemuda pejuang di berbagai daerah di Indonesia.
Di Surabaya, serangan terhadap kepentingan Jepang diarahkan pada Markas Don Bosco, Markas Pertahanan Jawa Timur serta pabrik-pabrik. Serangan tidak hanya ditujukan kepada Jepang melainkan juga bekas tentara Belanda yang dibebaskan dari tawanan Jepang. Ketika orang-orang Belanda yang dibebaskan Jepang mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato maka dengan segera para pemuda menurunkannya dan merobek warna biru dari bendera merah putih biru menjadi hanya merah putih, bendera RI. Hotel tersebut diserbu oleh para pemuda dan berhasil merebutnya. Serangan selanjutnya adalah ke markas Kempetei (markas tentara Jepang) pada tanggal 1 Oktober 1945 dan berhasil menguasainya.
Serangan yang sama juga terjadi di Jogyakarta. Mereka memaksa penguasa Jepang untuk menyerahkan kantor milik tentara Jepang kepada semua orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945 KNI Jogya mengumumkan bahwa Yogyakarta telah berada di tangan Pemerintah RI. Serangan terhadap bangunan, perusahaan, markas militer serta pabrik milik Jepang terjadi di berbagai daerah lainnya. Di Bandung, misalnya terjadi serangan terhadap Pangkalan Udara Andir serta pabrik senjata ACW (sekarang Pindad). Di Semarang, upaya pelucutan menimbulkan perlawanan Jepang sehingga pertempuran kedua belah pihak tidak dapat dihindari.
Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi. Para pemuda di daerah itu berusaha merebut gedung-gedung penting serta studio radio dan tangsi polisi. Para Pemuda Gorontalo pada tanggal 13 September 1945 berusaha merebut markas Jepang dan berhasil menegakkan kedaulatan RI di daerah itu. Kelompok Pemuda yang tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 1946. Mereka membebaskan para pemuda yang ditahan NICA (tentara Belanda) di berbagai daerah di Sulawesi Utara. Di Balikpapan, pada tanggal 14 September 1945 sejumlah 8000 orang berkumpul di depan kompleks NICA sambil membawa bendera merah putih, sebagai tanda dukungan terhadap pemerintahan RI hasil proklamasi. Dukungan terhadap pemerintahan RI sambil merebut senjata dari Jepang dan menentang kehadiran tentara Belanda juga terjadi di Nusa Tenggara, Irian, Aceh, Sumatera Selatan, Papaua, Aceh, dan lain-lain.
3. Gerakan Militer dan Diplomasi Menegakkan Kemerdekaan
Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI, Belanda memanfaatkan Sekutu (pemenang Perang Dunia II yang antara lain terdiri atas Belanda, Inggeris, Australia dan Amerika Serikat) untuk masuk ke Indonesia dengan cara mempersenjatai orang-orang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Orang-orang NICA dan KNIL di Jakarta, Bandung dan kota-kota lain kemudian memancing kerusuhan dengan cara mengadakan provokasi-provokasi bersenjata. Menghadapi ancaman terebut para pemdua pejuang di berbagai daerah mengadakan perlawanan.
Di Surabaya, para pemuda yang dipelopori oleh Soetomo (1921-1981), yang kemudian dikenal dengan Bung Tomo, menggunakan radio setempat untuk menimbulkan semangat revolusi ke seluruh penjuru kota Surabaya. Bung Tomo menyerukan kepada para pemuda untuk melawan pasukan Inggris yang terdiri dari serdadu-serdadu dari India yang tiba di Surabaya. Sejak tanggal 25 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pasukan Inggris yang berjumlah 6000 personel dengan 10-20 ribu pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dengan dukungan puluhan ribu rakyat Surabaya, TKR berhasil membunuh ribuan serdadu tentara Ingggris tersebut. Gencatan senjata yang disepakati tanggal 30 Oktober 1945 tidak bisa dipertahankan labih lama setelah Panglima pasukan Inggris, Brigadir Jendeeral A.W.S Mallaby, terbunuh.
Pada tanggal 10 November 1945, setelah mendapat serangan serangan bom dari laut dan udara, wilayah Surabaya dikuasai oleh Inggeris. Kini, perlawanan rakyat terhadap pasukan Inggeris yang menyebabkan terbunuhnya ribuan rakyat Indonesia di Surabaya dikenal sebagai Hari Pahlawan. Untuk memperoleh pengakuan kedaulatan, Pemerintah RI juga menempuh jalan diplomasi. Atas usulan pemerintah RI itu, Sir Archibald Clark Kerr, duta istimewa Inggeris di Indonesia, dan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook menawarkan perundingan pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam awal perundingan itu van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang terdiri atas 6 fasal yang mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah:
1) Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiridi dalam lingkungan Kerajaan Nederland;
2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar diurus oleh pemerintah Belanda;
3) Sebelum dibentuknya persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun;
4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.
Tentu saja usulan tersebut ditolak oleh pihak Indonesia karena sama sekali mengabaikan kedaulatan Indonesia. Para pemuda yang bergabung dalam Persatuan Perjuangan (PP) menghendaki agar pengakuan kedaulatan harus meliputi 100 persen atas wilayah Indonesia. Pada tanggal 27 Maret 1946 Sutan Sjahrir sebagai perdana Menteri memberikan jawaban disertai persetujuan dalam membentuk traktat yang isinya antara lain agar Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera; supaya RI dan Belanda bekerjasama membentuk RIS; Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Curacao, menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.
Perundingan dilanjutkan di Hooge Veluwe (Negeri Belanda). Pemerintah RI mengirimkan delegasi yang terdiri dari Mr. Suwandi, Dr. Sudarsono, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Delegasi RI berangkat ke Nederland pada tanggal 4 April 1946 bersamasama dengan Sir Archibald Clark Kerr. Delegasi Belanda yang diajukan dalam perundingan ini terdiri atas Dr. van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr, van Royen, Prof. Van Asbeck, Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Surio Santoso.
Usul Belanda itu pada tanggal 17 Juni 1946 ditolak oleh pemerintah RI, karena dianggap tidak mengandung sesuatu yang baru. Adapun usul balasan Pemerintah RI meliputi Republik Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Madura, Sumatera, ditambah dengan daerah-daearah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda; Republik Indonesia menolak ikatan kenegaraan dengan Belanda dan menghendaki penghentian pengriman pasukan Belanda ke Indonesia, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia tidak akan menambah pasukannya; Pemerintah Republik menolak suatu periode peralihan di bawah kedaulatan Belanda.
Tekanan politik diberikan dengan cara menyelenggarakan Konferensi Malino dengan tujuan untuk membentuk “negara-negara” di daerah-daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggrisdan Australia. “Negara-negara” itu kelak dijadikan imbangan terhadap RI, untuk memaksa pemerintah RI agar menerima bentuk federasi sebagaimana yang diusulkan oleh pihak Belanda. Konferensi lainnya diselenggarakan di Pangkalpinang khusus untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diadakan pada tanggal 15-25 Juli 1946 dan Konferensi Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 1946. Sedangkan tekanan militer dilakukan dengan cara mengirimkan pasukan ke daerah-daerah konflik di berbagai wilayah Indonesia.
Pada tanggal 10 November 1946 dilaksanakan perjanjian di Linggarjati Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 Nopember dan menyepakati pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi, yang dinamai Negara Indonesia Serikat; Pemerintah RIS akan bekerjasama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda.Hasil perundingan Linggarjati ditanggapi dengan sikap pro dan kontra. Mereka bergabung dalam partai yang berbeda. Partai politik menyatakan menentang terdiri dari Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Comunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata. Sedangkan yang mendukung adalah PKI, Pesindo, BTI, Lasykar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik.
Dewan Pusat Kongres Pemuda menyatakan tidak menentukan sikap terhadap naskah persetujuan demi menjaga persatuan di kalangan organisasi mereka yang berbentuk federasi. Golongan yang menolak Linggajati bergabung di dalam Benteng Republik Indonesia, yang terdiri dari partai serta organisasi tersebut di atas.Atas desakan dari Belanda serta tuntutan dari beberapa negara bagian, Pemerintah RI menyatakan bersedia mengakui Negara Indonesia Timur sekalipun pembentukannya tidak selaras dengan Perjanjian Linggajati. Status Borneo harus dibicarakan bersama oleh RI-Belanda. RI tetap diakui sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Linggajati. Dalam bidang militer pemerintah RI menyetujui demiliterisasi daerah demarkasi antara kedua pihak dengan menyerahkan penjagaan zone bebas-militer itu kepada Polisi. Peta demarkasi dikembalikan pada situasi 24 Januari 1947. Tentara kedua belah pihak harus diundurkan dari daerah demarkasi ke kota garnisun masing-masing. Penyelenggaraan fasal 16 tentang pertahanan Indonesia Serikat, adalah urusan Negara Serikat sebagai kewajiban nasional dan pada dasarnya harus dilakukan oleh tentara nasional sendiri.
Hasil Persetujuan Linggajati tanggal 25 Maret 1947, dengan adanya pengakuan secara de facto Pemerintah RI atas Jawa dan Sumatera oleh Belanda telah menarik dunia internasional terlebih-lebih setelah Belanda melakukan berbagai pelanggaran. Keteganganketegangan baru timbul, karena perbedaan tafsir mengenai isi persetujuan itu. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri, dan melanjutkan agresinya.
Agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 merupakan salah satu pelanggaran besar atasa persetujuan tersebut. Dunia internasional bereaksi keras atas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu masalah Indonesia kemudian dimasukkan ke dalam acara sidang Dewan Keamanan pada 31 Juli 1947. Australia mengusulkan bahwa atas dasar pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan agar mengambil tindakan terhadap suatu usaha yang mengancam perdamaian dunia. Aksi militer yang dilakukan terhadap RI oleh Belanda itu merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian. Kedudukan RI semakin kuat dan dunia luar mengakui PerjuanganKemerdekaan Indonesia. Sejak itu, organisasi internasional tersebut memberikan jasa-jasa baik untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Belanda.
Pada tanggal 1 Agustus 1947 PBB mengeluarkan seruan kepada Indonesia danBelanda untuk segera menghentikan tembak-menembak; menyelesaikan pertikaiannya dengan cara perwasitan (arbitrase) atau dengan cara-cara damai yang lain dan melaporkan tentang hasil-hasil penyelesaian itu kepada Dewan Keamanan. Gencatan senjata disepakati pada 4 Agustus 1947 dan kemudian meningkat kepada perundingan. Menghadapi konflik yang tidak kunjung usai antara Indonesia-Belanda maka PBB membentuk suatu komisi jasa-jasa baik bernama Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN seorang dipilih oleh Indonesia, seorang dipilih oleh Belanda, sedangkan kedua anggota itu memilih anggota ketiga. Pemerintah Republik Indonesia memilih Australiadiwakili Richard C. Kirby, pemerintah Kerajaan Belanda meminta Belgia diwakili Paul van Zeeland, sedang kedua negara tersebut memilih Amerika Serikat sebagai penengah diwakili Dr. Frank B. Graham. Atas jasa KTN ini maka Indonesia dan Belanda menerima tawaran pemerintah Amerika Serikat untuk berunding di atas kapal angkut pasukan Renville sebagai tempat perundingan netral pada tanggal 8 Desember 1947.
Perundingan tersebut berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 dengan menghasilkan naskah Persetujuan Renville yang antara lain berisi: “persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda; dan enam pokok prinsip tambahan untuk perundingan guna mencapai penyelesaian politik”.
Ternyata Belanda masih melakukan pelanggaran yang telah disepakatinya. Negara bekas penjajah ini melakukan aksi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. KTN melaporkan kepada Dewan Keamanan bahwa Belanda nyatanya melakukanpelanggaran ketentuan Dewan Kemanan. Dewan Keamanan bersidang pada 22 Desember 1948, dan menghasilkan resolusi; mendesak supaya permusuhan segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditawan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk menjadi pengawas pelaksanaan resolusi itu.Di forum internasional, Indonesia memeproleh kemenangan diplomatik. Kemenangan tersebut diperoleh setelah dukungan terhadap Indonesia diperoleh dari negara-negara di Asia dan Afrika.
Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, tanggal 23 Januari 1949 atas nama Konferensi Asia di New Delhi menuntut dipulihkannya Republik Indonesia kepada keadaan semula, ditariknya mundur tentara Belanda, diserahkannya kedaulatan kepada rakyat Indonesia dan diperluasnya wewenang KTN. Konferensi NewDelhi ini diprakarsai oleh Perdana Menteri India dan dihadiri oleh wakil-wakil negaranegara Afghanistan, Australia, Burma, Sri Langka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Iraq, Libanon, Pakistan, Philipina, Saudi Arabia, Suriah dan Yaman sebagai peserta; dan wakil dari negara-negara Cina, Nepal, Selandia Baru dan Muangthai sebagai peninjau.
Dengan demikian, Revolusi Indonesia memberi pengaruh luas di kalangan negara-negara Asia danAfrika.Atas desakan para peserta Konferensi New Delhi Dewan Keamanan menerima suatu resolusi konferensi yang menyerukan diadakannya gencatan senjata dandibebaskannya para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta.Resolusi itu untuk pertama kalinya menentukan dengan jelas garis-garis dan jangka waktu “penyerahan” kedaulatan dari tangan Belanda ke pihak Indonesia, dan meluaskan wewenang KTN yang namanya diubah manjadi United Nations Commission for Indonesia (UNCI).
Pada tanggal 19 – 22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak, yaitu RI dan negara-negara bagian, yang disebut Konferensi Antar-Indonesia. Konferensi itu memperlihatkan, bahwa politik divide et impera Belanda untuk memisahkan daerahdaerah di luar Republik dari Republik Indonesia, akhirnya mengalami kegagalan. Pada Konferensi Antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme yang dikepalai oleh presiden konstitusional. Selain itu dibentuk dua badan perwakilan yaitu dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat). Di bidang militer dibentuk Angkatan Perang RIS.
Pada tanggal 30 Juli 1949 Konferensi Antar-Indonesia dilanjutkan di Jakarta dan dipimpin oleh PM Hatta. Konferensi ini membahas masalah pelaksanaan dari pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakjarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam Konferensi Antar-Indonesia kini bangsa Indonesia sebagai keseluruhan siap menghadapi KMB. Delegasi Indonesia terdiri dari Dr. Mohammad Hatta, Mr Moh Roem, Prof. Mr Supomo, dr J Leimena, Mr Ali Sastroamidjojo, Ir Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr Sumitro Djojohadikusumo, Mr Abdul Karim Pringgodigdo, Kol TB Simatupang, dr Mr. Sumardi. Sedangkan dari BFO dipimpin oleh Sulatan Hamid II dari Pontianak.
Pada tanggal 23 Agustus 2 November 1949 KMB diselenggarakan di Den Haag. KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. KNIP yang bersidang pada tanggal 6 Desember 1949, berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Ir. Sukarno terpilih sebagai Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949 dan pada tanggal 17 Desember (keesokan harinya) Presiden RIS diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden.
Akhirnya pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Negeri Belanda untuk menandatangani akte “penyerahan” kedaulatan dari Pemeritah Belanda dan menjadikan kemerdekaan sepenuhnya menjadi Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda “menyerahkan” kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk Papua. Kata “penyerahan” ditulis dalam tanda kutip karena bagi Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia sudah memiliki kedaulatan sebagai negara merdeka dan Belanda tidak perlu lagi menyerahkan kedaulatannya atas Indonesia. Akhirnya, kerena tidak ada lagi dukungan dari Belanda maka satu persatu negara-negara bagian yang disponsori oleh Belanda meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.
Revolusi kemerdekaan Indonesia menarik dunia internasional. Langkah yang ditempuh Indonesia dalam melawan Belanda dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dengan cara militer dan diplomasi mempengaruhi negara-negara di Asia dan Afrika. Pada tahun 1950-an sebagian besar negara-negara di Asia dan Afrika masih berada di bawah kekuasana imperialisme Barat dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tidak hanya menandai lahirnya kedaulatan melainkan diperlukan upaya untuk mempertahankannya. Gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika secara intensif dilakukan setelah mereka mendapat pengaruh dari pengalaman Revolusi Kemerdekaan Indonesia. “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” seperti bunyi Pembukaan UUD 1945.
Pada
December 17, 2016
